undang-undang perairan - SUSANTO SANTAWI
11 Feb 2018 Halaman ini telah diuji-baca. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1960. TENTANG PERAIRAN UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. PASAL I. Beberapa undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, berdaulat pada jalur yang berbatasan dengan laut Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta Menetapkan ; UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA. BAB I. Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang : Perairan Indonesia
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, UU No.5 Thn 1983 - ZEE Indonesia - Fakultas HUKUM Unsrat
diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut); c. bahwa pengaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN … perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang … Undang-Undang Perairan Indonesia (UU 6 thn 1996) - 1996 ... Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan | Jogloabang UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Perpres 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Perpres 83 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. undang-undang perairan - SUSANTO SANTAWI Apr 06, 2010 · Dengan berlakunya Undang-udang ini, Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia [JDIH BPK RI] Aug 08, 1996 · Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN …
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.
UNDANG NOMOR TAHUN PERAIRAN INDONESIA PRESIDEN …
